MEMAHAMAMI PANCASILA SECARA “GEUINE”

Admin Web/ November 1, 2020/ Artikel Dosen/ 0 comments

Lahirnya kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara tidak begitu muncul secara tiba-tiba namun buah pikrian para the founding father bangsa Indonesia. Sebelum mendiskusikan bagaimana sejarah perjalanan Pancasila alangkah baiknya kita perlu memahami terlebih dahulu pikiran “geuine” dari para Founding Father kita sebelum Indonesia Merdeka dan Pancasila ada. Sehingga kita mampu memahami dan memaknai kemana arah gerak Pancasila sebagai “guidance” bangsa Indonesia saat ini. Adapun tokoh yang dijadikan landasan pembahasan Pancasila ini adalah pencetus nama Pancasila itu sendiri yaitu Soekarno. Konsep pemikiran yang Geneuine dari tokoh muda Soekarno adalah buah hasil pemikirannya melihat bangsanya yang dijajah sehingga timbul rasa nasionalismenya maka melihat kondisi tersebut melahirkan basis Ideologi Marhanesime. Ideologi marhaensisme yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar kehidupan hari-hari ini.

Marhaenisme adalah paham nasionalisme yang memihak kepada setiap rakyat kecil yang merdeka, tidak menjual tenaga dan pikirannya kepada majikannya tetapi berjuang demi nasibnya sendiri. Teori ini dikembangkan ketika Soekarno bersepeda di sekitar Bandung. ia bertemu dengan seorang petani yang sedang bekerja disawah. soekarno bercakap-cakap dengannya dan waktu bertanya milik siapakah sawah yangs edang dikerjakan petani ini. petani menjawab bahwa itu ranah miliknya sendiri, begitu paculnya dan gubuk dan padi yang kelak dipanennya.  Petani kecil walaupun miskin bisa dianggap seorang pengusaha mandiri.

Konsep Marhaen adalah tiap orang indonesia yang bersedia bekerjasama untuk membangun sebuah tatanan sosial yang adil. Asas Marhaenisme yang dibangun oleh Soekarno adalah Sosio-Nasionalisme yang berperi kemanusiaan yaitu era perjuangan dimana rasa mencintai dan memiliki tanah air Indonesia sekaligus keasadaran sebagai bagian dari bangsa. Setelah memasuki fase merdeka selanjutnya asas sosio-demokrasi politik dan demokrasi ekonomi/ demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial.  Selanjutnya asas yang ketiga adalah ketuhanan yang maha esa yaitu dimensi religiuitas Indonesia bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan jiwa bangsa ini.  Tiga pilar itulah manjadi satu kesatuan utuh sebagai asas marhaenisme karena jika nasionalisme saja akan melahirkan fasisme totaliter, jika demokrasi saja akan melahirkan liberal maka untuk mengikatnya adalah dengan religiusitas yaitu prinsip-prinsip moral keagamaan.

Konsep buah pikiran Soekarno itulah kemudian diucapkan Soekarno dalam Pidatonya dalam Sidang BPUPKI I tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Adapun konsep Pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Bertaqwa Kepada Tuhan YME namun jika sulit dihafal maka dapat diperas menjadi Trisila yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa.  JIka masih sulit dihafal juga Soekarno dapat memerasnya menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong. Pembahasan dasar negara pun masih menjadi perdebatan yang sangat kencang baik dari golongan nasionalis maupun islamis sehingga masih belum mencapai kata mufakat. Maka panitia BPUPKI menyelenggarakan sidang BPUPKI II yaitu tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Mencermati isi piagam Jakarta juga masih terdapat nuansa kompromi dari golongan Nasionalis dan Islamis tentang isi Piagam Jakarta dan pembahasan beberapa pasal dalam UUD 1945.  Adapun yang menjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI II adalah dalam pasal 4 ayat 2  UUD 1945 tentang presiden kepada sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi “Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”,  Wahid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut  ditambahkan kata-kata “yang beragama Islam”. Namun golongan kebangsaan merasa keberatan karena pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun pada akhirnya kompromi dari kedua golongan tersebut terjadi mufakat sehingga menghasilkan Piagam Jakarta.

Satu hari setelah Prokalamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Mohamad Hatta menyelenggarakan sidang dengan agenda membicarakan beberapa amandemen penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang  Dasar  Mohamad Hatta mendapatkan masukan dari opsir muda Kaigun (Angkatan Laut Jepang) bila pasal-pasal dan 7 kata dalam sila pertama tersebut masih tetap dipertahankan maka para pemeluk Protestan dan Katholik akan membentuk negara sendiri.

Dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta, menurut Endang Saifuddin Anshari, hanya tiga orang nasionalis Muslim sekuler, yakni  Soekarno, Hatta, dan Soebardjo merubah Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: “Berdasarkan kepada  Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi  pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Berdasar atas Ketuhanan Yang  Maha Esa”.  Pasal 6 ayat (1), “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat (1) menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga kesimpulan dari peristiwa 18 Agustus jam 13.45 PPKI menyetujui secara bulat usul perubahan yang disampaikan Bung Hatta  pada pembukaan sidang.  Begitulah sejarah perjalanan perumusan dasar Negara. Adapun hikmah yang dapat diambil dari perjalanan peristiwa perumusan dasar negara adalah kebermanfaatan pengetahuan untuk individu maupun sosial.

Oleh : Suarifqi Diantama,M.Pd

 

Share this Post

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*